Gubernur Malut Harap PBJ Transparan dan Akuntabilitas

tintapena, Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda memastikan tata kelola pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabilitas.

Ini ditandai dengan kegiatan bersama LKPP, Kejaksaan Tinggi Malut dan Pemprov Malut ini dengan tema Penyamaan persepsi penanganan permasalahan pengadaan PBJ, peningkatan kapasitas pengaduan PBJ dan strategi pengadaan dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri UMK-K melalui konsolidasi pengadaan di wilayah Provinsi Malut, Selasa (30/6).

Sherly menyebut, pertemuan yang itu bertujuan mencari titik temu antara LKPP, Kejaksaan serta pengadaan barang dan jasa. Harapannya dapat menghasilkan tiga hasil yang kongkrit, diantaranya kesamaan persepsi pengadaan kontrak Payung, konsolidasi material dan tata kelola pengadaan yang baik dan benar.

“Saya berharap, Koordinasi seperti ini terus dilakukan dengan tujuan mitigasi masalah”. ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Sherly juga menekankan tiga hal penting seperti, kolaborasi antara LKPP, APIP, TAPD, OPD dan pelaksana pengadaan untuk duduk bersama mulai dari tahapan perencanaan hingga selesai. Memperkuat sistem pengaduan serta menjadikan belanja pemerintah sebagai penggerak ekonomi daerah.